BERITA  

Eka Putra Gandeng Andre Rosiade dan Mahyeldi, Perjuangkan Solusi Permanen untuk Jalur Rawan Kecelakaan

Tanah Datar | Jalur Padangpanjang menuju Bukittinggi selama ini dikenal sebagai salah satu ruas paling menantang di Sumatera Barat. Turunan panjang, tanjakan curam, serta dominasi kendaraan berat menjadikan kawasan Panyalaian, Kecamatan X Koto, sebagai titik yang kerap dibayangi kecelakaan lalu lintas. Di balik lanskap perbukitan yang indah, tersimpan kekhawatiran para pengendara setiap kali melintas.

Kondisi itulah yang mendorong Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, turun langsung ke lokasi pada Kamis (19/2). Ia hadir bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Bupati Tanah Datar Eka Putra. Titik yang dikunjungi berada di depan Ponpes Al Ikhlas, kawasan yang dinilai rawan dan membutuhkan penanganan serius.

Bupati Eka Putra menegaskan, jalur tersebut memang berulang kali menjadi lokasi kecelakaan, terutama yang melibatkan kendaraan besar dengan persoalan rem blong. Menurutnya, kondisi geografis yang ekstrem menuntut solusi konkret, bukan sekadar imbauan.

“Karena itulah kami berharap pemerintah provinsi maupun pusat mencarikan solusi. Alhamdulillah, Pak Kepala BP BUMN, anggota DPR RI, dan Pak Gubernur merespons cepat dengan turun langsung ke lapangan,” ujar Eka Putra, menegaskan komitmen bersama untuk keselamatan masyarakat.

Di lokasi itu, wacana pembangunan rest area sekaligus jalur penyelamatan darurat (emergency safety area) mengemuka. Andre Rosiade menyebutkan, fasilitas tersebut dirancang sebagai tempat pemberhentian kendaraan atau jalur khusus penyelamatan ketika terjadi kegagalan fungsi rem.

“Rencananya di sini akan dibangun pemberhentian kendaraan atau jalur penyelamatan darurat. Karena di sekitar lokasi juga ada jalur kereta api yang menjadi kewenangan KAI di bawah BUMN, maka kami mengundang Pak Wamen agar pembahasan bisa komprehensif,” kata Andre.

Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh atas rencana tersebut. Namun ia menekankan pentingnya kajian teknis yang matang agar solusi yang dihadirkan benar-benar efektif dan berkelanjutan.

“Di sinilah peran pemerintah. Kita akan tindak lanjuti apa yang dibutuhkan untuk keamanan dan kenyamanan, terutama bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar,” tegas Dony.

Kehadiran para pejabat pusat dan daerah itu bukan sekadar seremoni. Bagi masyarakat sekitar, kunjungan tersebut menjadi harapan baru bahwa jalur yang selama ini menelan korban bisa segera memiliki sistem pengamanan yang memadai.

Usai meninjau jalur rawan kecelakaan, rombongan bergerak ke Nagari Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan. Di sana, Dony Oskaria melihat langsung kondisi Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun bagi warga terdampak bencana beberapa waktu lalu.

Sebanyak 28 unit huntara yang didukung Danantara Indonesia kini hampir seluruhnya telah dihuni. Bangunan-bangunan sederhana itu menjadi simbol bangkitnya harapan di tengah duka yang sempat melanda.

Dony menegaskan, kehadiran BUMN dalam pembangunan huntara adalah wujud keberpihakan negara kepada rakyatnya. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut bukan akhir, melainkan bagian dari komitmen berkelanjutan.

“Ke depan akan kita lanjutkan pembangunan di beberapa lokasi. Ini bentuk keberpihakan BUMN kepada masyarakat yang terkena musibah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa BUMN bukan entitas yang berdiri jauh dari rakyat. “BUMN itu milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, terutama saat ada bencana seperti di sini,” katanya.

Kolaborasi antar-BUMN diwujudkan melalui penyediaan material bangunan, alat berat, hingga dukungan operasional lainnya. Sinergi tersebut mempercepat proses pembangunan dan memastikan masyarakat bisa segera menempati hunian yang lebih layak.

Dari jalur rawan kecelakaan di Panyalaian hingga huntara di Malalo, satu benang merah tampak jelas: keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas. Upaya menghadirkan jalur penyelamatan darurat dan pembangunan hunian bagi korban bencana menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tak semata soal fisik, melainkan juga tentang rasa aman dan keberpihakan.

Tanah Datar kini menanti realisasi konkret dari rencana besar itu. Masyarakat berharap, turunan dan tanjakan panjang yang selama ini memicu kecemasan kelak berubah menjadi jalur yang lebih aman, sementara para penyintas bencana bisa melangkah ke masa depan dengan harapan baru.

Sgt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *