PEKANBARU | Di tengah derasnya arus informasi yang kian sulit dibendung, nama Afriadi Andika muncul sebagai salah satu suara kritis yang menyerukan ketegasan aparat penegak hukum dalam menghadapi maraknya penyebaran berita bohong yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Sebagai seorang pemerhati hukum sekaligus praktisi, Afriadi Andika menyoroti fenomena dugaan hoaks publik yang belakangan menjadi perbincangan luas. Ia menilai, penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga secara langsung merusak citra institusi kepolisian, khususnya Polda Riau.
Dalam pandangannya, situasi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus hadir secara tegas dan profesional untuk menindak setiap pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memprovokasi publik.
Di sisi lain, Afriadi Andika juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Riau beserta jajaran yang dinilainya telah bekerja maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menilai, di tengah isu sensitif seperti dugaan aliran dana sebesar 200 juta rupiah yang menyeret nama pejabat di lingkungan kepolisian, kinerja Polda Riau tetap menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum.
“Terima kasih kepada Kapolda Riau yang sudah bekerja luar biasa dalam menunjukkan ketegasan penegakan hukum di Provinsi Riau,” ungkapnya dengan nada penuh penghargaan.
Menurutnya, upaya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Polda Riau dinilai aktif mengedukasi warga tentang pentingnya toleransi, pencegahan konflik sosial, serta peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
Afriadi Andika menambahkan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat harus dimaknai lebih luas. “Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga sahabat masyarakat yang mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan,” ujarnya.
Ia berharap apresiasi yang datang dari masyarakat ini dapat menjadi energi positif bagi seluruh personel Polda Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat, menurutnya, merupakan fondasi utama dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
Lebih jauh, Afriadi Andika juga menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi. Ia melihat bahwa penindakan hukum saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan peningkatan literasi digital di tengah masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terpapar informasi menyesatkan.
Menurutnya, masyarakat harus dibekali kemampuan untuk memilah informasi, agar tidak mudah terjebak dalam praktik kejahatan digital seperti penipuan, penyebaran hoaks, hingga propaganda yang dapat memicu konflik.
“Penegakan hukum harus diimbangi dengan edukasi. Masyarakat perlu dibekali pemahaman agar tidak menjadi korban kejahatan digital,” tegasnya.
Dalam refleksinya, Afriadi Andika menyebut bahwa tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang bagi Polda Riau. Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat semakin tinggi, seiring dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi.
Namun demikian, ia meyakini bahwa dengan kerja keras, profesionalisme, dan integritas, Polda Riau mampu menjawab tantangan tersebut dan tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat.
Menutup pernyataannya, Afriadi Andika menegaskan bahwa ke depan, tugas kepolisian akan semakin berat. Oleh karena itu, dibutuhkan semangat baru, kinerja yang modern, serta komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kepercayaan publik.
Baginya, keberhasilan kepolisian bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan dilibatkan dalam menjaga ketertiban bersama.
Catatan Redaksi:
Pemberantasan hoaks dan penguatan literasi digital menjadi tantangan besar di era informasi saat ini. Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan berintegritas.
TIM RMO
